 |
| Aksi KAMMI Banjarmasin di DPRD Kalsel/beritabanjarmasin.com |
BANJARMASIN, BBCOM - Kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM) non subsidi pada tanggal 1 Juli 2018 menuai kritik tajam dari berbagai kalangan. Kenaikan secara diam-diam ini dianggap kebohongan Pemerintah, pasalnya tidak ada pemberitahuan atau sosialisasi sebelumnnya dengan masyarakat.
Masalah ini menuai protes dari Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) yang menggelar aksi damai di depan gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalsel, pada Jumaat (06/07) pukul 10.30 Wita.
Sayang aksi ini tidak di respon anggota DPRD Provinsi karena para anggota dewan semuanya tidak ada di tempat dengan dalih semua dewan ada tugas di luar. Hal ini disampaikan langsung oleh Sekertaris Dewan Muhammad Zaini. "Mohon maaf hari ini semua para anggota dewan sedang tidak ada di tempat. Serta wakil ketua anggota DPRD baru saja terbang ke Jakarta karena ada acara," ungkapnya.
 |
| (Kanan) M. Alfiansyah saat berorasi depan massa aksi/beritabanjarmasin.com |
Mendengar hal ini peserta aksi merasa kecewa dan bersikukuh untuk masuk dan mengecek langsung ke dalam. Peserta aksi sempat bersitegang dengan polisi diakibatkan silang pendapat diantara keduanya. Polisi hanya membolehkan perwakilan dua mahasiswa untuk mengecek sedangkan dari mahasiswa menginginkan semua peserta yang berjumlah 10 orang untuk masuk.
"KAMMI menolak keras kenaikan, kami harap dari pemerintah provinsi Kalimantan Selatan dan DPRD sebagai penyalur aspirasi masyarakat menyampaikan sikap yang sama," tutur Muhammad Alfiansyah Ketua KAMMI daerah Banjarmasin.
Seperti diketahui, diam-diam pemerintah menaikkan BBM non subsidi per tanggal 1 Juli 2018. Pertamax naik dari Rp 8.900 menjadi Rp 9.700 perliter, Dexlite dari Rp 8.250 menjadi Rp 9.200 perliter, Pertalite Rp 8.000, Dex Rp 10.750, Solar nonsubsidi Rp 8.150, dan minyak tanah nonsubsidi Rp 11.660.
Setidaknya lima tuntutan dalam aksi yang dibawa, pertama, mengecam sikap pemerintah yang melakukan kenaikan BBM non subsidi tanpa terlebih dahulu melakukan sosialisasi. Kedua mendesak pemerintah agar bisa menjamin ketersediaan BBM non subsidi disetiap SPBU sampai dipelosok daerah terpencil. Ketiga, menyesalkan sikap presiden Jokowi yang tidak tampil saat pengumuman kenaikan BBM dan malah sibuk melakukan pencitraan politik. Keempat, menuntut pemerintah untuk segera bertindak agar harga kebutuhan pokok kembali stabil dan menstabilkan nilai tukar rupiah terhadap Dolar yang kini sudah menyentuh level Rp 14 ribu lebih. Kelima, menuntut wakil rakyat yang ada di DPRD Kalsel menyampaikan tuntutan kepada pemerintahan pusat.
 |
| Surat hitam di atas putih yang di tanda tangani oleh Sekretaris Dewan DPRD Kalsel, berisi akan menampung aspirasi mahasiswa dan menyampaikannya/beritabanjarmasin.com |
"Pemerintah selalu beralasan kenaikan BBM non subsidi karena kurs Rupiah yang melemah terhadap dolar. Ini artinya pemerintah gagal dalam mengelola kurs rupiah terhadap dollar," tambahnya.
Aksi ini akan berlanjut hari Senin (09/07) untuk mendengarkan respon dari anggota DPRD Provinsi. (puji/ayo)
Posting Komentar